MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmennya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menghadirkan listrik di 50 desa yang hingga kini belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Program elektrifikasi tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi awal yang dibangun ASR saat Menteri Bahlil menghadiri pembukaan Musda Golkar Sultra di Kendari pada 2 November 2025. Komitmen itu kemudian diperkuat melalui kunjungan Gubernur ASR ke kantor Kementerian ESDM pada 3 November 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Sultra, Dewi Rosaria Amin, menjelaskan bahwa hasil pertemuan antara Gubernur ASR dan Menteri ESDM dilanjutkan dengan pembahasan teknis bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dari hasil itu, rencana pembangunan jaringan listrik PLN untuk 50 desa telah disusun dan akan dilaksanakan secara bertahap pada 2026–2028.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Ditjen Ketenagalistrikan terkait rencana pembangunan jaringan listrik PLN di daerah-daerah tersebut,” ujar Dewi di Kendari, Senin (24/11/2025).
Berdasarkan data Dinas ESDM Sultra, desa-desa yang akan dialiri listrik tersebut tersebar di 10 kabupaten, yakni Konawe Selatan (Konsel), Muna, Muna Barat (Mubar), Wakatobi, Buton Tengah (Buteng), Buton Utara (Butur), Bombana, Kolaka Utara (Kolut), Konawe, dan Konawe Utara (Konut).
Saat ini, desa-desa tersebut masih mengandalkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS terpusat, PLTS tersebar, serta genset swadaya masyarakat. Namun, keberadaan pembangkit tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan energi secara maksimal.
Dewi juga mengungkapkan sejumlah kendala yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan listrik PLN, antara lain keterbatasan anggaran, ketersediaan lahan, serta beberapa desa berada pada wilayah berstatus khusus yang membatasi pembangunan infrastruktur.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah, masyarakat, serta stakeholder terkait, terutama dalam penyediaan lahan dan perizinan penggunaan wilayah yang memerlukan persetujuan khusus.
Dengan terdatanya 50 desa prioritas di 10 kabupaten, pemerintah optimistis percepatan elektrifikasi dapat segera dimulai sebagai wujud nyata komitmen Gubernur ASR dan Menteri ESDM dalam mewujudkan pemerataan energi bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. (**)
