MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong percepatan produksi pangan melalui peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) padi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengupayakan kemudahan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi bagi petani untuk mendukung operasional alat dan mesin pertanian (alsintan).
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam (LTT) Padi dan pembahasan kuota serta alokasi solar subsidi yang digelar di Aula Hibrida Distanak Sultra, Selasa (30/6/2026). Kegiatan ini dihadiri perwakilan dinas pertanian dari 17 kabupaten/kota, Pertamina, serta instansi terkait.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanak Sultra, Prof. Muhammad Taufik, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi petani, khususnya kesulitan memperoleh solar subsidi untuk mengoperasikan alsintan.
“Pertemuan ini sangat penting karena kami ingin mencari solusi bersama terkait akses BBM bagi petani. Hasil rapat ini akan kami laporkan kepada Bapak Gubernur Andi Sumangerukka untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan kuota solar subsidi di setiap daerah,” ujar Taufik.
Menurutnya, keterbatasan akses solar subsidi menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan pengolahan lahan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pencapaian target luas tambah tanam padi di Sulawesi Tenggara.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Distanak Sultra mengusulkan adanya mekanisme yang lebih sederhana bagi petani dalam memperoleh solar subsidi, salah satunya melalui penerapan sistem barcode atau QR Code khusus petani.
“Kami berharap nantinya ada sistem khusus untuk petani, misalnya menggunakan QR Code. Jadi petani tidak lagi dibebani administrasi yang berbelit-belit. Cukup menunjukkan QR Code, mereka bisa langsung mendapatkan pelayanan di SPBU,” jelasnya.
Selain itu, Distanak Sultra juga mengusulkan agar penerima alokasi solar subsidi tidak hanya terbatas pada traktor roda dua, tetapi juga mencakup traktor roda empat yang dinilai lebih efisien dalam pengolahan lahan.
“Traktor roda empat mampu mengolah lahan hingga sekitar lima hektare, sedangkan traktor roda dua hanya sekitar satu hingga dua hektare. Dari sisi efisiensi penggunaan BBM maupun waktu, traktor roda empat jauh lebih efektif. Karena itu kami berharap regulasi mengenai penerima subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Taufik menegaskan, ketersediaan BBM merupakan faktor penting agar proses pengolahan lahan, penanaman, hingga panen dapat dilakukan tepat waktu. Menurutnya, keterlambatan memperoleh solar subsidi kerap menyebabkan target perluasan areal tanam tidak tercapai.
“Kalau sudah masuk musim tanam tetapi BBM tidak tersedia, maka pengolahan lahan ikut terhambat. Akibatnya, target luas tambah tanam padi juga tidak bisa maksimal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kebutuhan solar subsidi bagi petani seharusnya menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Pasalnya, kebutuhan BBM tidak berlangsung sepanjang tahun, melainkan meningkat pada periode-periode tertentu, terutama saat pengolahan lahan, musim tanam, dan panen.
“Pada saat pengolahan lahan dan panen, kebutuhan solar subsidi sangat tinggi karena alsintan beroperasi secara intensif. Sementara ketika tanaman sudah memasuki fase standing crop atau masa pertumbuhan, kebutuhan BBM relatif menurun. Karena itu, pengaturan kuota solar subsidi perlu disesuaikan dengan siklus usaha tani agar distribusinya lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka terus memberikan perhatian terhadap peningkatan produksi padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri seluruh dinas pertanian kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, mulai dari wilayah kepulauan hingga daratan. Kehadiran seluruh peserta menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung peningkatan produksi pangan sekaligus mencari solusi atas kebutuhan BBM bagi sektor pertanian.
Melalui forum ini, Distanak Sultra berharap kebijakan mengenai kuota solar subsidi dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan sehingga petani memperoleh akses BBM yang lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Dengan dukungan ketersediaan BBM subsidi sesuai kebutuhan musim tanam, diharapkan target peningkatan luas tanam dan produksi pangan di Sulawesi Tenggara dapat tercapai secara optimal. (red)
