MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Literasi Statistik dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Literasi Statistik untuk Memahami Kondisi Sosial Ekonomi Sulawesi Tenggara” tersebut berlangsung di Aula Lantai 4 Kantor BPS Provinsi Sultra, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam membaca serta menggunakan data statistik, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Sultra, akademisi, mahasiswa, insan pers, dan masyarakat luas.
Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, mengatakan data statistik memiliki peran penting dalam memahami kondisi masyarakat, merumuskan kebijakan, sekaligus mengevaluasi capaian pembangunan.
“Karena itu, kemampuan untuk membaca, memahami, dan menggunakan data statistik menjadi sangat penting. Literasi statistik tidak hanya diperlukan oleh pemerintah maupun kalangan akademisi, tetapi juga oleh insan pers, mahasiswa, serta masyarakat luas,” kata Hadi.
Menurutnya, pemahaman statistik yang baik dapat membantu masyarakat melihat informasi secara lebih tepat dan menempatkan data dalam konteks yang benar. Dengan demikian, kesalahpahaman dalam membaca angka maupun indikator statistik dapat dihindari.
Hadi menjelaskan, Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi besar. Berbagai aktivitas ekonomi, investasi, dan pengembangan industri terus berkembang seiring dengan pembangunan daerah.
Namun, kata dia, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berbicara mengenai seberapa besar perekonomian tumbuh, seberapa besar investasi yang masuk, atau seberapa banyak industri berkembang.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat dan bagaimana pertumbuhan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yakni pertumbuhan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat dan mampu memberikan dampak dalam jangka panjang.
Karena itu, Hadi mengajak seluruh pihak untuk melihat data secara lebih utuh dengan menghubungkan berbagai indikator ekonomi dan sosial guna memperoleh gambaran kondisi pembangunan yang lebih komprehensif.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan, lanjutnya, adalah sejauh mana perkembangan investasi dan industrialisasi memberikan manfaat bagi masyarakat Sultra. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat melalui indikator ketenagakerjaan.
“Data BPS menunjukkan bahwa pada Mei 2026 terdapat sekitar 1,4 juta penduduk yang bekerja di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.
Dalam periode Februari hingga Mei 2026, lapangan usaha perdagangan, pertambangan, dan konstruksi termasuk sektor yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja cukup besar.
Menurut Hadi, data tersebut perlu dibaca lebih jauh. Tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga menyangkut kualitas pekerjaan yang tersedia.
“Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak tenaga kerja yang terserap, tetapi juga bagaimana kualitas pekerjaan tersebut, bagaimana tingkat pendidikan, apakah pekerjaan yang tersedia bersifat formal atau informal, apakah tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta apakah tenaga kerja tersebut mendapatkan penghasilan yang layak,” katanya.
Hadi menambahkan, pada Mei 2026 jumlah pekerja formal di Sulawesi Tenggara tercatat sekitar 567 ribu orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan Februari 2026 yang berada di kisaran 534 ribu orang.
Selain ketenagakerjaan, dimensi kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam melihat dampak pembangunan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, pada Maret 2026 persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 10,02 persen atau sekitar 293,4 ribu orang. Angka tersebut mengalami perubahan dibandingkan September 2025.
Namun, Hadi menegaskan bahwa kondisi kemiskinan tidak sepenuhnya merata di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan tercatat sebesar 12,83 persen, sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 6,17 persen.
“Angka-angka tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan perlu dilihat secara lebih luas dan komprehensif. Pembangunan ekonomi, investasi, industrialisasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pemerataan merupakan bagian yang saling berkaitan,” jelasnya.
Oleh karena itu, literasi statistik dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui angka, tetapi juga mampu memahami cerita dan konteks di balik angka tersebut.
Melalui kegiatan Literasi Statistik HSN 2026, BPS Sultra ingin membangun ruang bersama untuk meningkatkan pemahaman terhadap data sosial dan ekonomi daerah.
Hadi berharap peserta dapat memahami berbagai indikator statistik sosial ekonomi, termasuk perkembangan ekonomi daerah, dampak industrialisasi dan investasi, serta keterkaitannya dengan ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya, data yang dihasilkan tidak hanya berhenti sebagai angka, tetapi dapat dipahami maknanya dan dimanfaatkan secara tepat,” tuturnya. (sal)
