MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dalam Rakor yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tersebut, Sultra ditetapkan sebagai salah satu provinsi penerima Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) untuk program hilirisasi perkebunan tahun 2025–2027. Kesanggupan pelaksanaan program ditandatangani langsung oleh Gubernur Sultra.
Rakor ini menghadirkan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Untuk Sultra, Gubernur turut didampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dr. LM Rusdin Jaya, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Prof Muh. Taufiq, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Sultra, Martin Efendi Patulak, serta 14 bupati dan yang mewakili se Sultra dan para kadis yang membidangi perkebunan se sultra. 
Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam arahannya menjelaskan, hilirisasi perkebunan diarahkan pada sejumlah fokus, antara lain penyediaan bibit unggul, pemberdayaan masyarakat miskin, penanaman jagung/padi gogo, serta keterlibatan penyuluh, penangkar, dan dukungan PTPN/Riset Perkebunan Nusantara (RPN).
“Kriteria prioritas investasi dan hilirisasi yakni menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, menurunkan gini ratio, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas ekspor, mengurangi impor, dan menambah devisa,” ujar Amran.
Adapun komoditas strategis perkebunan yang menjadi sasaran hilirisasi meliputi tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete, dan lada/pala.
Gubernur Andi Sumangerukka menjelaskan, pada 2025 Sultra mendapat alokasi ABT untuk pengembangan kakao seluas 1.200 hektare dan pala 500 hektare, tersebar di beberapa kabupaten, seperti Bombana, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Buton.
Pada 2026–2027, program akan diperluas dengan target kakao 39.400 hektare, jambu mete 17.700 hektare, pala 3.000 hektare, lada 1.100 hektare, kelapa 25.000 hektare, dan tebu 350 hektare.
Selain itu, Sultra juga mendapat alokasi pembangunan pabrik pengolahan perkebunan untuk tiga komoditas, yakni kakao (Kolaka Utara dan Bombana), jambu mete (Bombana), serta tebu (Konawe Selatan).
Meski demikian, Gubernur mengingatkan adanya beberapa kendala yang perlu diantisipasi, antara lain kurangnya pendampingan petani, keterbatasan benih unggul, serta belum tersedianya biaya pemetaan lahan berbasis polygon.
“Untuk mendukung kesuksesan hilirisasi, perlu adanya MoU yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pelaku industri agar setiap pihak memiliki peran nyata. Selain itu, ketika pabrik sudah beroperasi, tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas,” tegasnya. (sal)
