MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan pembangunan 502 titik gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di 17 kabupaten dan kota rampung 100 persen pada Maret 2026 mendatang.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, Dr. La Ode Muhamad Shalihin, mengatakan progres pembangunan KDKMP di Sultra terus dipantau secara rutin melalui rapat koordinasi mingguan bersama TNI.
“Baru saja kami rapat di Korem. Rapat ini rutin setiap minggu dan dipimpin langsung oleh Wakil Panglima TNI. Masing-masing Kodam memaparkan capaian progres pembangunan Koperasi Merah Putih,” ujar Shalihin, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, dari total 502 titik pembangunan di Sultra, sebanyak 499 titik saat ini sudah dalam proses pembangunan. Sementara tiga titik lainnya masih terkendala penyediaan lahan yang belum clear and clean.
“Harapan kita, Maret 2026 pembangunan gedung KDKMP di Sultra sudah 100 persen rampung. Bahkan di akhir Januari ini ditargetkan sudah ada 20 gedung KDKMP yang pembangunannya selesai sepenuhnya,” jelasnya.
Shalihin menyebutkan, pembangunan gedung Koperasi Merah Putih dirancang terintegrasi dalam satu kawasan. Di dalam satu gedung terdapat berbagai fasilitas usaha, seperti gerai sembako, unit simpan pinjam, apotek, klinik, cold storage, gudang, hingga kantor koperasi.
“Pembangunan ini dilaksanakan oleh PT Agrinas bekerja sama dengan TNI, dan dikoordinasikan oleh Kodim di masing-masing kabupaten dan kota,” katanya.
Menurutnya, setelah pembangunan selesai, gedung Koperasi Merah Putih diharapkan segera difungsikan agar dapat mendorong perputaran ekonomi di desa dan kelurahan. Saat ini, sekitar 40 persen koperasi di Sultra telah beroperasi meski sebagian masih dalam tahap penataan organisasi dan perekrutan anggota.
Untuk mendukung operasional koperasi, Kementerian Koperasi menyiapkan tenaga pendamping Business Assistancy (BA) yang bertugas mendampingi pengurus koperasi. Setiap pendamping pada 2026 mendampingi sekitar delapan koperasi.
“Pendamping ini membantu mulai dari pembuatan akun SIPKOPDES, perencanaan bisnis koperasi, hingga penguatan legalitas dan operasional. Semua koperasi wajib memiliki akun SIPKOPDES agar aktivitasnya tercatat dan mudah bermitra dengan pihak lain, seperti Bulog,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, jumlah desa dan kelurahan di Sultra mencapai 2.285. Pemerintah menargetkan setiap desa dan kelurahan memiliki koperasi berbadan hukum, meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa desa yang melakukan penggabungan (merger).
“Untuk tahap awal, pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di Sultra tetap on the track di 502 titik yang disiapkan untuk Sultra, yang sementara on progres 499, berarti masih ada tiga. Kenapa tiga belum ada? Karena ada lahan yang belum clear and clear. Di tahun ini, 2026 bertahap di bangun pelan-pelan,” pungkas Shalihin. (sal)
