MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kota Kendari, Minggu (15/2/2026) malam.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran ulama dalam menjaga harmoni sosial sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di Sultra.
Dalam sambutannya, Hugua menegaskan bahwa musyawarah bukan sekadar agenda organisasi, melainkan bagian dari nilai luhur yang mengedepankan kebersamaan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Ia menilai Musda MUI memiliki posisi strategis dalam merumuskan arah kebijakan keagamaan yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi kunci terciptanya ketenteraman dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
MUI memiliki peran penting sebagai pembimbing umat, pemberi pertimbangan keagamaan, sekaligus mitra pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari arus informasi digital yang cepat, penyebaran hoaks, hingga persoalan moral generasi muda.
Pemerintah Provinsi Sultra, lanjutnya, terus mendorong kolaborasi dengan MUI dalam pembinaan kehidupan beragama, penguatan moderasi beragama, pencegahan radikalisme, hingga pengembangan ekonomi umat berbasis syariah. Upaya tersebut mencakup sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, penguatan koperasi syariah, serta pemberdayaan pesantren berbasis kewirausahaan.
Selain itu, perhatian juga diberikan kepada generasi muda sebagai aset masa depan daerah. Wakil gubernur Hugua berharap MUI dapat berperan aktif dalam pembinaan karakter, literasi digital, pencegahan narkoba, serta penguatan nilai keagamaan yang moderat dan inklusif.
Melalui Musda VII ini, pemerintah berharap lahir kepengurusan MUI yang amanah, profesional, dan visioner, sekaligus menghasilkan program kerja yang realistis serta berdampak luas bagi masyarakat.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah VII MUI Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Hugua.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Pusat, DR. H. Amirsyah Tambunan, M.A., menekankan pentingnya peran strategis ulama dalam membangun kehidupan beragama yang tidak hanya berorientasi pada ritual, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan bangsa.
Ia menyoroti adanya anomali antara semangat ibadah dengan perilaku sosial, seperti masih tingginya pemborosan makanan serta persoalan lingkungan yang belum tertangani dengan baik. Menurutnya, ajaran Islam menekankan kebersihan, keseimbangan, dan tanggung jawab terhadap alam sebagai bagian dari kesalehan.
“Ulama memiliki tanggung jawab menanamkan motivasi beragama yang produktif, melahirkan kesalehan sosial, serta memperkuat persatuan umat. Agama harus menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan,” ujarnya.
Amirsyah juga menegaskan bahwa ulama perlu mengambil peran dalam politik kebangsaan, yakni memberikan nasihat kepada pemerintah (umara) demi kemaslahatan masyarakat, bukan terjebak dalam politik praktis. Sinergi ulama dan pemerintah dinilai menjadi kunci dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, sekaligus menjaga perdamaian.
Selain itu, Indonesia disebut memiliki posisi penting dalam mendorong terciptanya tatanan dunia yang damai dengan menolak kekerasan, terorisme, dan segala bentuk penjajahan, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan konstitusi.
Musda MUI Sultra diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah serta program kerja yang bermanfaat bagi umat dan daerah. Persatuan dan kekompakan ulama dinilai menjadi kekuatan utama dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat.
“Perubahan nasib umat dan bangsa hanya dapat terjadi jika kita bersama-sama berkomitmen untuk memperbaiki diri dan memperkuat persatuan,” pungkasnya. (red)
