MEDIATAMASULTRA.COM, JOGJAKARTA – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat peran insan pers sebagai pengawas atau watcher sekaligus mitra strategis dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendorong kemajuan perekonomian daerah.
Kepala Perwakilan BI Sultra, Edwin Permadi, mengatakan keterbukaan informasi yang disampaikan media sangat membantu Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dalam merespons ketidakwajaran harga pangan primer dan komoditas strategis di pasar.
Menurutnya, awak media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan harga yang terjadi di lapangan. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk segera melakukan langkah penanganan.
“Jika Bapak dan Ibu menemukan harga yang tidak wajar di lapangan, seperti gas LPG 3 kilogram yang melambung hingga Rp50.000-Rp60.000 atau terjadi lonjakan harga beras dan ikan, silakan informasikan kepada kami. Kami akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjutinya agar tidak memicu inflasi,” ujar Edwin di hadapan para awak media, Senin (24/8/2026).
Edwin menjelaskan, salah satu persoalan yang turut memicu inflasi pada komoditas pangan primer di Sultra, seperti beras dan minyak goreng, adalah masih minimnya industri pengolahan di daerah.
Akibatnya, sebagian besar hasil pertanian, termasuk gabah, masih dijual keluar daerah. Komoditas tersebut kemudian kembali masuk ke Sultra dalam bentuk produk olahan dengan harga yang lebih tinggi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BI Sultra terus memberikan dukungan berupa bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok tani. Bantuan tersebut antara lain berupa alat penggilingan padi hingga mesin pompa air untuk membantu mengatasi persoalan irigasi.
Selain melakukan langkah pengendalian inflasi dalam jangka pendek, BI Sultra juga terus mendorong percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sultra masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti pertambangan, industri pengolahan nikel, dan konstruksi.
Edwin menilai Sultra perlu memperkuat sektor-sektor ekonomi berkelanjutan yang memiliki kemampuan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal, terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta UMKM.
“Tambang mungkin 10 hingga 15 tahun lagi bisa habis. Namun, jika kita melihat sektor pariwisata, budaya, dan kuliner, sektor-sektor ini akan terus tumbuh dan berkelanjutan seperti yang ada di Bali atau Yogyakarta,” jelasnya.
Ia menambahkan, Sultra memiliki potensi pariwisata yang besar, mulai dari Wakatobi hingga Benteng Keraton Buton. Selain itu, produk kain tenun lokal juga memiliki nilai ekonomi tinggi yang perlu terus didorong melalui peningkatan aksesibilitas dan pemasaran.
Menurut Edwin, pengembangan potensi ekonomi non-tambang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, pemerintah daerah, dunia usaha, dan media massa.
Melalui sinergi tersebut, BI Sultra optimistis potensi ekonomi non-tambang dapat terus dikembangkan sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkesinambungan.
Peran media, kata dia, tidak hanya penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan bersama terhadap dinamika harga dan berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di daerah. (red)
