MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menertibkan aset daerah sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Gedung A Sekretariat DPRD Provinsi Sultra, Senin (13/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Gubernur ASR mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas pandangan umum, masukan, saran, serta rekomendasi yang diberikan terhadap Ranperda tersebut. Menurutnya, berbagai masukan dari DPRD merupakan bentuk perhatian sekaligus dukungan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.
“Seluruh catatan, koreksi, saran, maupun pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Gubernur.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah penertiban aset sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset tanah milik pemerintah daerah.
Untuk itu, Pemprov Sultra akan melakukan pendataan ulang seluruh aset daerah, menyelesaikan berbagai sengketa aset, serta mempercepat proses sertifikasi lahan milik pemerintah daerah secara bertahap guna memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset tersebut.
Selain penertiban aset, Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan PAD melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya meningkatkan kualitas belanja daerah, memperkuat pengawasan pelaksanaan program pembangunan, serta mempercepat digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Di sektor pembangunan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap infrastruktur jalan pada kawasan yang rawan mengalami kerusakan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, Gubernur ASR memastikan sejumlah persoalan lain juga menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya penyelesaian kewajiban Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2024, pemberian bonus bagi atlet disabilitas, serta peningkatan pelayanan cuci darah di RSUD Bahteramas. (red)
