MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap hari Senin. Rakor terbaru digelar secara virtual pada Senin (14/7) dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir.
Dalam rakor yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia tersebut, Pemprov Sultra berpartisipasi dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi. Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat terkait, di antaranya Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan berbagai OPD lainnya.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa inflasi masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Ia menyebutkan sejumlah provinsi yang mengalami tekanan inflasi tinggi seperti Papua Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, DIY, dan NTB. Menanggapi kondisi tersebut, ia mendesak para kepala daerah untuk mengevaluasi kinerja dinas teknis secara serius.
“Untuk kepala daerah, saya minta panggil BPS-nya, cek apa barang yang menyumbang kenaikan harga. Kalau sudah diingatkan berkali-kali tapi masih juga tinggi, maka harus dievaluasi kinerja dinas terkait, apakah mereka masih mampu mengelola situasi ini atau tidak,” tegas Tomsi.
Data nasional menunjukkan dari 150 daerah yang dipantau, sebanyak 99 daerah mencatatkan angka inflasi di atas rata-rata nasional. Beberapa kabupaten dengan angka inflasi tinggi antara lain Konawe (3,88%), Timur Tengah Selatan (3,92%), dan Banggai (4,00%).
Tomsi juga menyoroti lemahnya implementasi sembilan langkah pengendalian inflasi. Dari 552 kabupaten/kota yang seharusnya memantau stok dan harga pangan, hanya 343 yang benar-benar melaksanakannya. Bahkan, hanya 204 daerah yang aktif menjaga pasokan bahan pokok, dan 226 daerah yang menjalankan gerakan menanam.
“Ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih bekerja secara konvensional dan belum maksimal dalam penanganan inflasi,” ujarnya.
Lonjakan harga pangan menjadi faktor utama yang mendorong naiknya Indeks Perkembangan Harga (IPH). Berdasarkan data SP2KP per 11 Juli 2025, tiga komoditas utama yang mengalami kenaikan signifikan adalah bawang merah (naik di 260 daerah), cabai rawit (250 daerah), dan beras (178 daerah).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa pada minggu kedua Juli 2025, sebanyak 35 provinsi mengalami kenaikan IPH. Sementara hanya dua provinsi mengalami penurunan dan satu provinsi stabil. Di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan mencatat IPH tertinggi sebesar 2,95 persen, yang dipicu oleh kenaikan harga beras dan bawang merah. Di luar Jawa dan Sumatera, Kabupaten Kupang menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,21 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjalankan program bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per keluarga per bulan selama Juni dan Juli 2025. Ia menegaskan bahwa proses verifikasi penerima bantuan harus dilakukan secara ketat.
“Saya peringatkan agar didata dan dicek ulang. Jika ada penerima manfaat yang terlibat judol (judi online) atau kegiatan radikal, maka harus segera dicoret dari daftar,” tegas Rizal.
Bulog juga mengembangkan sistem pelacakan distribusi berbasis aplikasi real-time yang terintegrasi dengan mitra transporter dan data penerima bantuan secara by name, by address. Pengiriman bantuan dilakukan langsung ke titik distribusi dengan pengawalan dari aparat daerah.
Di akhir rakor, Sekjen Kemendagri kembali menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab kolektif lintas instansi. Ia meminta kepala daerah dan seluruh jajarannya untuk menunjukkan tindakan nyata dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung. (Red)
