MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kerakyatan di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terletak di Jalan Syek Yusuf, Kendari, Jumat (18/7). Rakor ini menjadi momentum strategis bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPD PDI Perjuangan Sultra untuk menyelaraskan dan menguatkan program-program kerakyatan partai secara komprehensif.
Rakor menghadirkan sejumlah tokoh penting dari DPP PDI Perjuangan, antara lain: Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani (Bidang Pariwisata); Dra. Hj. Sri Rahayu (Bidang Jaminan Sosial); dr. Ribka Tjiptaning P (Bidang Kesehatan) dan Tri Rismaharini (Bidang Penanggulangan Bencana). Diskusi yang berlangsung secara interaktif ini dipandu oleh moderator Hj. Trinop Tijasari, SH.
Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan bagian dari safari DPP PDI Perjuangan ke berbagai daerah untuk mendengar langsung aspirasi rakyat.
“Bidang Kerakyatan ini mencakup banyak hal pariwisata, pertanian, kesehatan, penanggulangan bencana, sosial, dan sebagainya. Kami ditugaskan untuk keliling ke daerah-daerah untuk apa? Kami ingin mendengarkan aspirasi rakyat dan memahami apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat,” ujarnya kepada awak media.
Ia menyoroti sejumlah persoalan serius di Sultra, termasuk pencemaran limbah nikel yang sudah mencemari sumur-sumur masyarakat di Konawe Utara, Kolaka, hingga Pulau Kabaena.
“Kalau hanya menyebabkan gatal-gatal, itu ringan. Tapi menurut dokter, limbah ini bisa mempengaruhi pertumbuhan otak anak dan menyebabkan stunting. Ini mengerikan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi pariwisata luar biasa yang belum tergarap maksimal, berbeda dengan Bali yang 60% PAD-nya berasal dari sektor pariwisata.
Masalah gizi buruk dan stunting juga menjadi perhatian utama. “Di daerah penghasil ikan, anak-anak justru makan mie instan siang-siang. Itu tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tapi juga otak,” katanya.
Sementara itu, masalah kemiskinan juga menjadi sorotan. Wiryanti mengungkapkan bahwa di beberapa daerah di Sultra, seperti Konawe dan Bombana, kemiskinan masih tinggi meski penduduknya relatif sedikit.
“Kalau tambang-tambang itu tidak mempekerjakan masyarakat lokal, lalu siapa yang diuntungkan? CSR-nya harus benar-benar digunakan untuk pendidikan dan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra, Dr. H. Lukman Abunawas SH MSi MH, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran dan kepedulian DPP terhadap persoalan daerah. Ia menekankan bahwa suara rakyat harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan.
“Isu pertambangan, banjir, dan ketimpangan sosial harus segera ditindaklanjuti. Kehadiran mereka (DPP) ke masyarakat adalah wujud nyata demokrasi kerakyatan,” ujar Lukman.
Ia juga menambahkan bahwa hasil Rakor ini akan dibawa ke fraksi-fraksi DPRD untuk ditindaklanjuti, dengan harapan ada intervensi konkret dari pusat, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan.
Acara ini ditutup dengan rencana kunjungan lapangan oleh tim DPP PDI Perjuangan ke beberapa wilayah terdampak limbah dan lokasi stunting untuk melihat langsung kondisi masyarakat. (sal)
