MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menghadiri pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra masa khidmat 2026-2031 di Masjid Agung Al Kautsar Kendari, Selasa (21/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menitipkan pesan khusus kepada jajaran pengurus baru agar terus menjaga persatuan umat serta tidak membawa kepentingan politik ke dalam rumah ibadah.
Pengurus MUI Sultra dikukuhkan langsung oleh Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah, Abdul Manan Gani. Kepengurusan periode 2026–2031 merupakan hasil Musyawarah Daerah (Musda) VII yang digelar pada Februari 2026, dengan KH Muslimin terpilih sebagai Ketua Umum, didampingi Dr. H. Supriyanto sebagai Sekretaris Umum dan Syamsul Bahtiar Fauzi sebagai Bendahara Umum.
Dalam sambutannya, Gubernur ASR berharap kepengurusan baru dapat mengemban amanah dengan baik, memperkuat syiar Islam, menjaga kerukunan umat, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia juga meminta dukungan MUI untuk mewujudkan visi Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius. Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan dari para ulama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di hadapan para tokoh agama, ASR menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga keagamaan dari kepentingan politik praktis.
“Saya ingin menyampaikan, manakala agama dicampuradukkan dengan politik maka akan terjadi perpecahan dan perkotak-kotakan,” tegas ASR.
Menurutnya, komposisi kepengurusan MUI Sultra yang berasal dari berbagai organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menjadi modal besar dalam memperkuat persatuan umat.
“Saya yakin yang duduk di depan ini ada yang dulu mendukung saya dan ada juga yang tidak. Tetapi mari kita melihat ke depan, bukan lagi melihat ke belakang,” ujarnya.
ASR juga menegaskan bahwa masjid harus tetap menjadi tempat ibadah, pusat pembinaan umat, sekaligus ruang mempererat hubungan sosial masyarakat, bukan dijadikan tempat membangun polarisasi politik.
Selain itu, ia mengajak MUI Sultra mengambil peran lebih aktif dalam menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa berbagai persoalan baru, mulai dari penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, penyebaran hoaks, hingga paham radikalisme yang mengancam generasi muda.
Karena itu, Gubernur berharap MUI menjadi garda terdepan dalam membangun keteladanan moral dan spiritual di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Sultra, KH Muslimin, menegaskan bahwa ulama memiliki dua peran utama, yakni sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Karena itu, hubungan antara ulama dan pemerintah harus dibangun melalui sinergi, bukan saling berhadapan.
“Tugas ulama adalah melayani umat sekaligus menjadi mitra pemerintah. Karena itu, ulama dan pemerintah harus bersanding, bukan bertanding,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah, Abdul Manan Gani, mengingatkan para pengurus MUI Sultra bahwa ulama merupakan pewaris para nabi yang memiliki tanggung jawab menjaga, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu serta nilai-nilai keislaman kepada masyarakat.
“Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta, melainkan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, berarti mengambil warisan yang paling besar,” tutupnya. (red)
