MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang yang dirangkaikan dengan silaturahmi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Nusron Wahid bersama Forum Keagamaan se-Sultra, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur, Rabu (28/5).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN RI dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong di Bumi Anoa.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kunjungan Bapak Menteri dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan sejumlah masukan penting kepada Kementerian ATR/BPN.
“Kami berharap penataan ruang dapat mengintegrasikan kepentingan industri pertambangan dengan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, RTRW juga harus berpihak kepada masyarakat lokal, serta menjamin keadilan spasial agar masyarakat memiliki ruang hidup yang layak,” tegasnya.
Gubernur menambahkan bahwa konektivitas antar wilayah dan partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang juga menjadi kunci pemerataan pembangunan.
“Kami juga menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah, termasuk Pulau Kawi-Kawia, demi kepastian hukum dan kedaulatan tata ruang daerah,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata Kementerian ATR/BPN, termasuk penerbitan: 5 sertifikat tanah aset Pemprov Sultra; 265 sertifikat tanah aset Pemda Kabupaten/Kota, dan 185 sertifikat tanah wakaf rumah ibadah yang terdiri dari 150 masjid, 29 musholah, 1 gereja, dan 5 pura.
“Dengan adanya sertifikat ini, kami berharap aset pemerintah dan tanah wakaf kini memiliki kepastian hukum yang kuat, untuk menjamin keberlanjutan pelayanan pemerintahan dan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat,” ujar Gubernur.
Diketahui, acara ini selain dihadiri langsung oleh Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, juga hadir Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan, Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, Forkopimda Sultra, Bupati/Walikota, Kepala OPD, instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama serta organisasi masyarakat. (**)
