MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Kendari, Senin (9/2/2026).
HLM yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra ini membahas perkembangan inflasi Sultra pada Januari 2026 sekaligus merumuskan langkah antisipatif pengendalian inflasi menjelang Ramadan hingga Idulfitri 2026.
Sebelum memimpin HLM TPID, Sekda Sultra terlebih dahulu mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting.
Dalam HLM tersebut, Sekda menyampaikan bahwa kenaikan inflasi bulanan (month to month/mtm) Sultra terutama dipicu oleh meningkatnya harga emas perhiasan dan komoditas ikan. Sementara inflasi tahunan (year on year/yoy) dipengaruhi oleh penyesuaian tarif listrik, kenaikan harga emas perhiasan, beras, komoditas perikanan, serta tarif perguruan tinggi.
Untuk menekan laju inflasi, HLM TPID Sultra menyepakati sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya memastikan ketersediaan bahan pangan tetap mencukupi dan harga terkendali menjelang Ramadan hingga Idulfitri.
Selain itu, penggilingan padi dan distributor besar diminta menyediakan beras dalam berbagai kemasan, mulai dari 5 kilogram, 10 kilogram, hingga 20 kilogram melalui surat edaran. TPID juga menekankan pengawasan serta sosialisasi kepada pedagang agar tidak menjual barang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Bulog diharapkan dapat mempercepat distribusi Minyakita langsung ke pedagang eceran. Penggilingan beras juga diimbau mengutamakan penjualan dedak untuk kebutuhan peternak di Sultra dengan harga sekitar Rp3.500 per kilogram.
Langkah lainnya meliputi optimalisasi gerakan pasar murah dan operasi pasar sebagai intervensi jangka pendek, pembentukan klaster pangan di daerah, serta penguatan gerakan tanam mandiri untuk komoditas pemicu inflasi.
TPID Sultra juga mendorong perluasan kerja sama antar daerah (KAD), penyusunan kebijakan pembatasan penjualan bahan pangan ke luar daerah, serta optimalisasi pemanfaatan cold storage untuk produk perikanan dan pertanian.
“HLM TPID Provinsi Sultra diharapkan menjadi forum strategis dalam merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Bank Indonesia,” pungkas Sekda. (red)
