MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambut baik kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang bertujuan untuk mempersiapkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Kehadiran rombongan komisi II DPR RI Ketua Kunker spesifik Komisi II DPR RI yang juga Wakil Ketua komisi II fraksi partai Gerindra, Bahtra dan 11 anggota DPR RI Komosi II lainya disambut langsung Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto bertepat di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (6/11).
Dalam momen pertemuan itu, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kedatangan rombongan Komisi II DPR RI. Ia juga berharap bahwa kunjungan ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
“Kami merasa senang dan bangga menerima kunjungan kerja spesifik ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan masukan agar kami dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi,” ujar Andap.
Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur menjelaskan sejumlah hal terkait kesiapan Pemerintah Provinsi Sultra dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024. Di antaranya adalah progress realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada yang telah mencapai 100%, serta penjelasan terkait penanganan data pemilih.
Andap juga menyampaikan bahwa untuk mendukung kesuksesan Pilkada, Pemprov Sultra telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjami kesulsesan ini.
“Dukungan kami tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan logistik Pilkada, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya pemilih pemula, memahami pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada,” jelasnya.
Pj Gubernur bahkan berkomitmen selalu tegak lurus dalam menjaga netralitas ASN diwilayah Bumi Anoa. Ia juga bakal menyusun surat edaran agar para Pj dan ASN se Sultra tak ada yang terlibat dalam politik praktis. Kemudian kepada para petugas agar tidak menjadi tim sukses pasangan calon tertentu.
“Untuk netralitas kami selalu tegak lurus untuk mengingatkan. Jadi, 20 hari lagi menuju pemungutan suara, mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita teguhkan komitmen kita untuk memberikan pengabdian yang terbaik dalam rangka penyelenggaran Pilkada serentak secara nasional, khususnya di Sulawesi Tenggara,”pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Bahtra, yang juga Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, mengatakan Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Komisi II di Sultra sebagai bagian dari rangkaian pemantauan kesiapan Pilkada di seluruh Indonesia. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Sultra.
“Pemilihan yang berintegritas akan melahirkan pemimpin yang mampu memimpin daerah masing-masing. Kami hadir untuk memastikan tahapan Pilkada di Sultra berjalan lancar dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU,” ujar Bahtra.
Ia menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan yang telah dipaparkan oleh Pj Gubernur Sultra. Dalam pemaparannya, Pj Gubernur memaparkan rincian kesiapan anggaran, yang dianggap cukup besar dan bahkan melebihi sejumlah daerah lain di Indonesia. Hal ini dinilai menunjukkan dukungan nyata dari pemerintah daerah untuk kesuksesan Pilkada.
“Kami melihat bahwa Pemprov Sultra sangat rinci dan detail dalam menyampaikan berbagai persiapan, mulai dari anggaran hingga distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil. Pemprov sudah cukup siap dalam mendukung pelaksanaan Pilkada ini,” ujar perwakilan dari Komisi II DPR RI.
Namun, Komisi II DPR RI juga mengidentifikasi potensi kendala dan tantangan yang masih perlu diatasi, seperti distribusi logistik di wilayah terpencil dan upaya menjaga netralitas ASN. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan legislasi di masa mendatang.
“Kami akan mengakomodir berbagai tantangan ini dalam penyusunan undang-undang yang lebih baik agar kendala yang dihadapi saat ini bisa diselesaikan lebih tajam dan efektif,” tambahnya.
Komisi II juga mengingatkan pentingnya netralitas bagi ASN, TNI, dan Polri, yang sudah diatur dalam undang-undang. Dengan status sebagian besar penjabat yang masih ASN, mereka diminta menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada.
“ASN, TNI, dan Polri harus menjunjung netralitas dan tunduk pada undang-undang. Kami akan terus mendorong pembinaan ASN oleh para kepala daerah untuk memastikan hal ini,” tegasnya.
Sebagai penutup, Komisi II mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sultra tetap waspada terhadap potensi kerawanan, mengingat terbatasnya jumlah aparat keamanan yang harus mengawal pelaksanaan Pilkada di seluruh wilayah secara bersamaan.
“Kami percaya dengan pengalaman Pj Gubernur yang berlatar belakang kepolisian akan membantu dalam mengantisipasi potensi masalah, terutama yang terkait keamanan,” ucapnya.
Rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini diakhiri dengan sesi diskusi antara Komisi II DPR RI dan Pemerintah Provinsi Sultra, di mana berbagai isu dan tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada dibahas secara terbuka. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan sukses di Sultra. (**)
