MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta seluruh kader PAN di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan dalam pidato politiknya saat menghadiri Pelantikan Pengurus DPW dan DPD PAN se-Sulawesi Tenggara Periode 2024-2029 di Hotel Claro Kendari, Selasa (6/10/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, meminta seluruh pengurus dan kader PAN yang baru dilantik menjaga soliditas serta menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab.
Ia juga secara khusus meminta kader PAN Sultra memberikan dukungan kepada Gubernur Andi Sumangerukka dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Tolong bantu dan didukung Gubernur. Saya tidak mau ada kader yang mengkritik Gubernur. Tidak boleh,” tegas Zulkifli Hasan.
Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan sehingga program pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu antara lain melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan, pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan Sulawesi Tenggara.
Menurut ASR, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Karena itu, komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi hal penting.
“Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Perlu adanya kolaborasi, perlu ada kerja sama,” ujarnya.
Gubernur juga mengajak seluruh kader PAN melihat kondisi fiskal Sultra secara nyata. Menurutnya, meskipun Sultra memiliki potensi daerah yang besar, kemampuan fiskal pemerintah daerah masih terbatas sehingga diperlukan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia menjelaskan, dari kemampuan fiskal daerah sekitar Rp4 triliun, lebih dari Rp3 triliun dialokasikan untuk kebutuhan gaji dan tunjangan. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk membiayai pembangunan menjadi terbatas.
“Sehingga kemampuan saya untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka pembangunan fisik itu hanya Rp327 miliar. Sangat kecil,” ungkapnya.
Karena itu, ASR menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih agar setiap anggaran yang tersedia dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kita memilih tata kelola pemerintahan yang bersih, agar dana itu transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Sehingga kekayaan yang kita miliki saat ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara,” katanya. (red)
