MEDIATAMASULTRA.COM, NTB – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang digelar di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, kegiatan tersebut diikuti para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antarpemerintah provinsi dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutan pembuka menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan APPSI yang telah mempercayakan NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan Raker APPSI 2026. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat NTB.
Ia menegaskan, APPSI bukan sekadar forum koordinasi antarpemerintah provinsi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi untuk saling belajar, bertukar pengalaman, serta menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan di daerah.
“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa Raker dan Munaslub APPSI merupakan forum strategis untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, APPSI bukan hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi para gubernur, tetapi juga ruang kerja sama antarpemerintah provinsi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Rudy menekankan bahwa pemerintah daerah dituntut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan kewenangan.
Karena itu, APPSI terus mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Selain itu, APPSI juga mengusulkan reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak hanya itu, APPSI terus membangun dialog dengan kementerian dan lembaga terkait guna menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan daerah.
Raker dan Munaslub APPSI 2026 kemudian dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
Dalam arahannya, Bima Arya menyampaikan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global hingga tuntutan percepatan pembangunan di daerah.
Menurutnya, terdapat lima tantangan utama yang harus dihadapi kepala daerah, yakni menghadapi dinamika geopolitik global, mengawal pelaksanaan kebijakan nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes) dan program desa nelayan, memastikan visi-misi daerah selaras dengan kebijakan nasional, memahami dinamika media digital serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran hukum, hingga menjaga integritas agar terhindar dari persoalan hukum.
“Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” kata Bima Arya.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai peran ganda gubernur sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.
Menurutnya, gubernur memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional bersama para bupati dan wali kota melalui rapat koordinasi dan rapat kerja secara rutin.
Selain itu, gubernur juga harus memimpin pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, menjadi teladan dalam menjaga integritas birokrasi, membangun hubungan yang harmonis dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta memastikan kejelasan batas wilayah kabupaten, kota, hingga desa.
Bima Arya menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi penghambat pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor, dengan mengubah berbagai tantangan menjadi peluang melalui efisiensi anggaran, penguatan investasi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, penyederhanaan regulasi, serta percepatan penyusunan tata ruang sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Menutup paparannya, Bima Arya kembali menegaskan bahwa gubernur harus mampu menjalankan dua fungsi secara seimbang, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat, guna memperkuat koordinasi, menjaga integritas birokrasi, dan mendukung percepatan pembangunan di daerah. (red)
