MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Digitalisasi pemerintahan di Sultra tidak lagi sekadar mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Transformasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, efektif, efisien, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sultra.
Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Onsite Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari di Aula Perpustakaan Modern Sultra, mulai Senin (5/10/2026).
Forum yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersebut menjadi wadah verifikasi faktual sekaligus pembimbingan bagi pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota yang belum optimal dalam menuntaskan penilaian mandiri.
Kegiatan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital merupakan tanggung jawab lintas sektor, bukan hanya menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang aman, terpadu, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Mewakili Kepala Dinas Kominfo Sultra, Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Wa Ode Iis Indriyani, mengapresiasi kehadiran tim Kementerian PANRB di Kendari.
Ia berharap pendampingan tersebut dapat membantu memetakan berbagai kendala yang dihadapi daerah secara lebih tepat, sehingga proses evaluasi berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penilaian PEMDI tahun 2026 tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mengukur dampak nyata dari penerapan layanan digital terhadap masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian PANRB, Arman Kurniawan, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, efektif, dan efisien.
Transformasi digital, kata dia, harus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPN 2025–2045. (red)
