MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar menjadi slogan. Penguatan integritas, transparansi, dan pengawasan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Siska saat membuka kegiatan Sosialisasi Antikorupsi bertema “Dari Komitmen ke Aksi: Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari” yang digelar di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Rabu (14/10/2026).
Menurut Siska, korupsi merupakan tantangan serius karena tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari hal-hal mendasar, seperti membangun integritas, kedisiplinan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Siska.
Ia mengingatkan, potensi korupsi dapat muncul pada berbagai tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan serta aset daerah, hingga pelayanan publik, perizinan, dan pengelolaan sumber daya manusia.
Untuk menekan risiko tersebut, Siska meminta penguatan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan yang efektif, serta peningkatan kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.
Menurutnya, seluruh aparatur juga harus memiliki kepedulian dan keberanian untuk melaporkan indikasi penyimpangan. Pencegahan korupsi bukan semata-mata menjadi tugas aparat pengawasan, melainkan tanggung jawab setiap pejabat dan aparatur sipil negara sesuai tugas dan kewenangannya.
Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Pengetahuan yang diperoleh peserta harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari agar budaya kerja yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dapat terbentuk di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
“Pemerintah Kota Kendari memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memastikan setiap sumber daya daerah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Siska, yang juga Bunda PAUD Kota Kendari, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap komitmen antikorupsi semakin kuat dan tercermin dalam perilaku aparatur, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai yang disampaikan dalam forum sosialisasi, tetapi juga menjadi prinsip kerja yang melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Azi Tyawardhana; Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo; serta Inspektur Kota Kendari, Dr. Sri Yusnita.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur RSUD, direktur perusahaan umum daerah (Perumda), kepala bagian Setda Kota Kendari, camat, lurah, serta kepala UPTD Bapenda, Dinas Perhubungan, Dukcapil, dan Dinas Perikanan. (red)
