MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra ini berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis (6/11/2025).
Rakor Lintas Sektoral tersebut mengusung tema “Sinergitas dan Kewaspadaan Dini dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial,” yang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda Sultra, Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda Sultra, para kepala biro di lingkungan Setda Provinsi, di antaranya Biro Hukum, Biro Administrasi Perekonomian, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Hadir pula Kepala Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Sultra, pimpinan instansi vertikal, perwakilan TNI dan Polri, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra, serta para narasumber.
Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan bahwa Rakor Lintas Sektoral merupakan bentuk nyata komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dalam menjaga ketenteraman serta keamanan daerah, khususnya melalui kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial.
“Konflik sosial merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konflik seringkali bermula dari hal-hal kecil seperti kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, atau ketidakadilan sosial. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal tersebut dapat berkembang menjadi perpecahan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan stabilitas pembangunan,” ujarnya.
Menurut Asrun Lio, data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar konflik sosial dapat dicegah ketika sistem kewaspadaan dini dan sinergi antarinstansi berjalan efektif. Karena itu, Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat mekanisme deteksi dini, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkokoh jejaring komunikasi antarinstansi di Sulawesi Tenggara.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan harmonis melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya dengan memperkuat fungsi forum komunikasi masyarakat seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta forum komunikasi lainnya.
“Forum-forum ini menjadi wadah penting untuk menampung aspirasi, melakukan mediasi, dan mendeteksi potensi konflik sejak dini. Selain itu, Pemprov Sultra juga terus mengoptimalkan sistem informasi dan basis data kewaspadaan dini daerah untuk mendukung analisis situasi dan pemetaan kerawanan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asrun Lio menekankan bahwa upaya pencegahan konflik sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.
Ia juga merinci empat dimensi penting dalam memperkuat sinergitas lintas sektor, yakni:
1. Sinergi dalam perencanaan dan kebijakan, agar setiap langkah strategis memiliki arah yang sama dan saling memperkuat.
2. Sinergi dalam pelaksanaan di lapangan, dengan mempercepat koordinasi antarinstansi saat muncul gejala kerawanan sosial.
3. Sinergi dalam komunikasi publik, dengan membangun ketahanan masyarakat agar mampu menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah.
4. Sinergi dalam pembinaan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk mengatasi akar permasalahan seperti kesenjangan dan keterbatasan akses pembangunan.
“Melalui sinergi yang kuat dan kewaspadaan yang tinggi, saya yakin kita dapat membangun daerah yang aman, damai, toleran, dan kondusif bagi keberlangsungan pembangunan serta investasi,” tutur Sekda.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak lengah terhadap potensi konflik sosial, meskipun kondisi keamanan di Sulawesi Tenggara relatif stabil. Menurutnya, pendekatan preventif dan proaktif harus lebih diutamakan daripada penanganan yang terlambat.
“Mari kita jadikan Rakor ini sebagai wadah untuk memperkuat jejaring koordinasi, berbagi informasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang bisa segera ditindaklanjuti di lapangan,” ajak Asrun Lio.
Menutup sambutannya, Sekda Sultra berharap kegiatan Rakor ini menjadi momentum penguatan kebersamaan dan komitmen bersama dalam membangun kewaspadaan dini yang tangguh.
“Saya berharap hasil dari Rakor ini tidak hanya menjadi rekomendasi di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata dan kolaborasi berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara,” tutupnya. (red)
